Everything about reformasi intelijen
Everything about reformasi intelijen
Blog Article
Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang legal dan akuntabel. Mengingat ciri utama negara demokrasi adalah ketundukan pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentu dan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen.
Saat ini, pengawasan terhadap BIN masih di bawah Komisi I DPR RI, namun dinilai perlu adanya pemikiran untuk product pengawasan yang lebih memadai.
Indonesia perlu membuat lembaga kontra intelijen. Aktivitas intelijen dari negara asing di Indonesia diduga sangat aktif. Hal ini sangat rawan dan menjadi ancaman tersendiri bagi kedaulatan bangsa Indonesia.
Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Foundation etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi
Pengusaha dan politikus Indonesia diduga berada di balik bisnis judi on the internet di Kamboja, bisakah polisi menjerat mereka?
untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang person dalam memberikan perintah.
One more problem is the sectoral rivalry in between the navy, police, and strategic intelligence expert services, all of that are oriented in the direction of inner security threats and domestic intelligence functions. Domestic threats variety a contested operational area, a ‘gray’ zones of defense, security, and intelligence threats.
Pendadakan strategis yang sudah terjadi harus diwaspadai polanya sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan. Dalam konteks negara Indonesia, institusi yang paling tepat untuk mempelajari dan mencegah pendadakan strategis adalah intelijen.
atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.
Kisah para jurnalis internasional meliput di Indonesia – 'Sebelumnya sudah represif, sekarang lebih represif lagi'
’) or Twin-complete of Armed Forces of one's https://suaramerdeka.biz/2025/03/23/reformasi-intelijen-indonesia-pemahaman-lebih-dalam-tentang-pengawasan-yang-akuntabel/ Republic of Indonesia which was sent in 1958 and later adopted while in the Soeharto administration. This idea is a means for ABRI not to be underneath civilian Regulate, but at the same time to not dominate making certain that it brings about remaining a armed forces dictatorship.
15 unsur yang lain adalah kantor-kantor atau biro dalam departemen eksekutif federal. yang dipimpin oleh the Place of work in the Director of Countrywide Intelligence (ODNI), Badan Intelijen Nasional yang secara resmi tidak terdaftar sebagai anggota dari komunitas ini;
Peran aktif akademisi, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendorong reformasi intelijen yang lebih adaptif dan demokratis.
[22] Therefore, the military services bodies connected into the civilian authorities eventually performed an intelligence ‘functionality’ to protect towards what the Orde Baru